Anda bisa menjadi kolumnis !

Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Daftar di sini

Kirim artikel

Editor Sandro Gatra

KASUS dugaan korupsi yang menyeret hampir semua mantan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) tidak lagi dapat dipandang sebagai sekadar perkara hukum yang berdiri sendiri.

Di mata publik, peristiwa ini berkembang menjadi ujian besar terhadap kualitas tata kelola pemerintahan, efektivitas sistem pengawasan negara, serta komitmen pemerintah dalam menjaga integritas program-program prioritas nasional yang secara langsung menyentuh kehidupan masyarakat.

Lebih dari sekadar persoalan hukum, kasus ini sesungguhnya merupakan kisah tentang bagaimana program yang lahir dari cita-cita besar dan harapan publik yang tinggi harus berhadapan dengan realitas tata kelola yang jauh lebih kompleks daripada yang dibayangkan.

Ia menjadi cermin tentang bagaimana kebijakan yang dirancang untuk menjawab kebutuhan mendasar masyarakat dapat menghadapi tantangan serius ketika aspek pengawasan, akuntabilitas, dan transparansi tidak berkembang secepat ambisi program itu sendiri.

Karena itu, perkara ini pada akhirnya tidak hanya berbicara tentang dugaan penyimpangan yang sedang diproses oleh aparat penegak hukum.

Ia juga berbicara tentang kemampuan negara untuk mendengar peringatan sejak dini, merespons kritik secara konstruktif, dan memastikan bahwa program-program prioritas nasional yang dibangun atas nama kepentingan rakyat benar-benar dijalankan dengan tata kelola yang kuat, transparan, dan akuntabel.

Dalam konteks tersebut, kasus BGN telah berkembang menjadi ujian penting bagi pemerintah: bukan hanya tentang bagaimana menindak dugaan pelanggaran, tetapi juga tentang bagaimana memulihkan dan menjaga kepercayaan publik yang menjadi fondasi utama keberhasilan setiap program prioritas Pemerintah yang ambisius.

Dari awal diperkenalkan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Program ini tidak hanya diposisikan sebagai kebijakan bantuan sosial, melainkan sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak, pelajar, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya.

Karena itu, ketika dugaan korupsi muncul di dalam program yang sarat dengan harapan publik tersebut, dampaknya jauh melampaui persoalan kerugian keuangan negara.

Yang dipertaruhkan sesungguhnya adalah kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan negara mengelola amanah publik.

Banyak pihak menilai bahwa kasus yang kini muncul bukanlah sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Jauh sebelum aparat penegak hukum melakukan penyelidikan, berbagai kritik dan kekhawatiran telah disampaikan oleh akademisi, pengamat kebijakan publik, organisasi masyarakat sipil, maupun masyarakat luas.

Kritik tersebut berkisar pada besarnya anggaran yang harus dikelola dalam waktu relatif singkat, kompleksitas rantai distribusi program, mekanisme penunjukan yayasan, transparansi pengadaan, hingga kapasitas kelembagaan yang dianggap belum sepenuhnya siap mengelola program berskala nasional.

Pada saat itu, sebagian kritik sering kali dipersepsikan sebagai bentuk pesimisme, gangguan terhadap percepatan program, atau bahkan serangan politik terhadap pemerintah.

Fokus komunikasi lebih banyak diarahkan pada target capaian, jumlah penerima manfaat, dan optimisme keberhasilan program.

Namun, waktu menunjukkan bahwa kritik-kritik tersebut tidak seluruhnya lahir dari prasangka buruk. Sebagian di antaranya justru merupakan bentuk kewaspadaan publik terhadap risiko-risiko tata kelola yang melekat pada program besar dengan anggaran yang sangat besar.

Di sinilah muncul apa yang dapat disebut sebagai efek kolateral. Dalam konteks ini, efek kolateral tidak hanya berarti dampak sampingan dari proses hukum, melainkan konsekuensi yang menjalar ke berbagai aspek pemerintahan ketika dugaan penyimpangan mulai dibongkar secara menyeluruh.

Apabila penyimpangan yang sedang diusut ternyata tidak bersifat individual, melainkan berkaitan dengan pola pengambilan keputusan, mekanisme verifikasi yayasan, pengadaan barang dan jasa, pengendalian internal, hingga sistem pengawasan yang berlapis, maka proses hukum tersebut berpotensi membuka persoalan yang jauh lebih luas daripada yang selama ini terlihat di permukaan.

Yang dipertaruhkan bukan lagi sekadar nasib individu-individu yang terlibat, melainkan kredibilitas tata kelola institusi dan kemampuan negara memastikan program-program prioritas berjalan sesuai tujuan.

Efek kolateral

ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat Tiga mantan pimpinan BGN: Dadan Hindayana (kiri), Lodewyk Pusung (tengah), dan Sony Sanjaya (kanan)

Efek kolateral yang paling nyata adalah kepercayaan publik. Ketika masyarakat melihat bahwa program yang selama ini dipromosikan sebagai salah satu program unggulan pemerintah ternyata menghadapi persoalan serius dalam tata kelolanya, muncul pertanyaan yang tidak mudah dijawab: apakah persoalan serupa juga berpotensi terjadi pada program prioritas lainnya?

Pertanyaan tersebut tidak lahir dari sikap sinis atau keinginan untuk menjatuhkan pemerintah, melainkan dari kebutuhan publik untuk memperoleh kepastian bahwa sistem pemerintahan bekerja secara akuntabel, transparan, dan mampu melindungi setiap rupiah uang negara yang dipercayakan kepadanya.

Efek kolateral berikutnya menyentuh aspek yang lebih mendasar, yaitu kredibilitas proses seleksi dan penempatan pejabat publik.

Kasus ini memunculkan diskusi yang semakin luas mengenai apakah persoalan yang terjadi disebabkan oleh penempatan orang yang kurang tepat pada posisi-posisi strategis, atau justru karena sistem pengawasan yang gagal mendeteksi dan mengoreksi potensi penyimpangan sejak dini.

Pertanyaan ini penting karena dalam organisasi publik, integritas individu dan kekuatan sistem tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Sistem yang lemah dapat membuka ruang bagi penyimpangan, bahkan ketika dijalankan oleh orang-orang yang memiliki niat baik.

Sebaliknya, individu yang tidak berintegritas dapat merusak sistem yang sebenarnya telah dirancang dengan baik.

Karena itu, pembahasan mengenai kasus ini tidak boleh berhenti pada persoalan siapa yang salah, tetapi juga harus menyentuh pertanyaan yang lebih besar: mengapa sistem yang ada tidak mampu mencegah masalah tersebut berkembang menjadi krisis.

Persoalan ini menjadi semakin relevan karena Program MBG bukan satu-satunya agenda strategis yang sedang dijalankan pemerintah.

Dalam waktu bersamaan, pemerintah juga mendorong berbagai program prioritas nasional lainnya yang secara langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat, seperti swasembada pangan, swasembada energi, pembangunan perumahan rakyat, hilirisasi industri, pengentasan kemiskinan, serta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang diproyeksikan menjadi salah satu pilar utama ekonomi kerakyatan di tingkat desa dan kelurahan.

Koperasi Desa Merah Putih dirancang bukan sekadar sebagai wadah usaha masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat distribusi pangan, memperluas akses pembiayaan, mendukung pengembangan UMKM, serta memperpendek rantai distribusi kebutuhan pokok.