JAKARTA, iDoPress - Anggota Komisi VI DPR Ahmad Labib meminta agar pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia benar-benar memberikan manfaat yang optimal kepada negara dan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan dalam merespons keputusan pemerintah yang membentuk BUMN khusus ekspor yang bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia.

"Terpenting adalah bagaimana negara dapat hadir melalui BUMN ekspor untuk memperkuat tata kelola SDA secara lebih strategis, transparan, dan berpihak pada kepentingan nasional, sehingga kekayaan alam Indonesia dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih optimal bagi negara dan masyarakat," ujar Labib dalam keterangannya, dikutip Kamis (21/5/2026).

Ia menekankan, implementasi kebijakan dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam harus profesional dan tidak menimbulkan hambatan birokrasi baru bagi pelaku usaha nasional.

Sebab, kehadiran BUMN khusus ekspor dinilai merupakan langkah strategis dari pemerintah untuk memperkuat tata kelola perdagangan SDA di Indonesia.

"Kehadiran perusahaan negara yang berfungsi sebagai agregator sekaligus pengelola perdagangan ekspor SDA strategis diharapkan mampu mendorong optimalisasi keuntungan perdagangan global bagi pendapatan negara,” ujar Labib.

Selama ini, terdapat sejumlah persoalan yang dihadapi Indonesia dalam tata niaga ekspor komoditas strategis.

Mulai dari praktik underpricing, lemahnya kontrol rantai perdagangan internasional, kebocoran devisa hasil ekspor, hingga rendahnya posisi tawar Indonesia di pasar global.

Semua hal tersebut menyebabkan negara tidak maksimal mendapatkan nilai tambah dari kekayaan alam nasional.

"Pembentukan BUMN ekspor di bawah Danantara dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat sistem perdagangan nasional," ujar Labib.

Ia berharap BUMN khusus ekspor tersebut dapat berkembang menjadi perusahaan negara yang fokus memperkuat tata kelola perdagangan ekspor komoditas strategis Indonesia.

Melalui mekanisme one gate export, ekspor sejumlah komoditas seperti batu bara, crude palm oil (CPO), nikel, hingga ferro alloy diharapkan berjalan dalam sistem perdagangan nasional yang lebih terintegrasi dan terkoordinasi.

Menurut dia, skema perdagangan itu berpotensi memperkuat posisi tawar Indonesia dalam menentukan benchmark harga ekspor.

Selain itu, model tersebut juga dinilai mampu menekan praktik permainan harga yang selama ini merugikan negara.

Dengan sistem tersebut, negara disebut akan memiliki kontrol yang lebih kuat terhadap arus perdagangan dan devisa hasil ekspor.