JAKARTA, iDoPress - Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming menyatakan, pemerintah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan sama-sama berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal ini disampaikan Gibran merespons pernyataan anggota DPR Fraksi PDI-P Deddy Sitorus yang memintanya segera berkantor di IKN.

"Terima kasih atas masukan dari Bapak Anggota Dewan yang Terhormat Dedy Sitorus. Nanti kita sama-sama berkantor di IKN," kata Gibran dalam keterangannya, Kamis (9/4/2026).

Gibran mengatakan IKN akan segera resmi menjadi ibu kota pada 2028.

Oleh karena itu, jajaran penyelenggaraan negara baik dari eksekutif, yudikatif dan legislatif juga akan berkantor di sana.

"Karena IKN telah ditetapkan sebagai ibu kota politik di tahun 2028. Sehingga penyelenggaraan negara baik dari sisi eksekutif, yudikatif dan legislatif harus terpenuhi," tuturnya.

Sebelumnya, Deddy meminta agar Wapres Gibran dan para menteri mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Desakan ini disampaikannya dalam rapat Komisi II DPR RI bersama Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/3/2026) lalu.

"Atau Wakil Presiden, kata teman saya dari Gerindra. Dari dulu saya minta itu. Wakil Presiden, Menteri Kehutanan, Menteri Desa, Menteri Transmigrasi sana dong tinggal. Uang negara itu barang. Jangan keenakan di Jakarta," kata Deddy dalam rapat Komisi II DPR RI.

Deddy menilai hal ini perlu agar bangunan di IKN segera dimanfaatkan agar tidak rusak karena tidak dipakai.

Dia juga mengusulkan, sejumlah kementerian mulai menempatkan pejabatnya bekerja dari IKN secara bergiliran.

Selain itu, Deddy menyorot banyak kementerian masih belum memiliki gedung permanen.

Menurut dia, dibandingkan kementerian itu menyewa gedung swasta, lebih baik menggunakan gedung yang ada di IKN.

Politikus PDI Perjuangan itu juga sangat menyayangkan jika gedung-gedung yang dibangun di IKN tidak dipakai.

"Kita punya 48 kementerian, Pak, ada lembaga, masa enggak ada yang mau manfaatkan, Pak? Masih banyak kementerian itu yang pakai gedung-gedung yang, mungkin bukan milik pemerintah. Kenapa enggak ke sana aja? Kan kerja sekarang pakai digital kok. Kan gitu nih," tuturnya.

iDoPress berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung iDoPress Plus sekarang